BERITASEMARANG.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bergerak cepat menjamin stabilitas energi bagi masyarakat kecil. Dalam tinjauan langsung ke Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Gasindo, Karanganyar, Rabu (8/4/2026), Luthfi menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran.
Gubernur menginstruksikan seluruh Kepala Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jawa Tengah untuk turun ke lapangan guna memperketat pengawasan. Langkah ini diambil guna memastikan subsidi negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan justru diserap oleh sektor usaha besar.
Tertibkan Sektor Usaha yang “Numpang” Subsidi
Dalam kunjungannya, Luthfi menyoroti masih adanya praktik penggunaan LPG subsidi oleh pelaku usaha menengah ke atas. Ia secara spesifik menyebutkan tiga sektor yang akan menjadi sasaran penertiban:
- Hotel dan Restoran
- Usaha Katering (Horeka)
- Jasa Laundry
”Kami akan melakukan penertiban bagi sektor usaha tersebut dan mendorong mereka untuk segera beralih ke LPG non-subsidi,” tegas Luthfi.
Ia menambahkan bahwa kesadaran pelaku usaha besar sangat diperlukan agar kuota masyarakat miskin tidak tergerus.
Gandeng Polda Sikat Mafia LPG
Tak hanya pengawasan administratif, Gubernur Ahmad Luthfi juga mengambil langkah represif dengan menggandeng aparat penegak hukum. Ia telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah untuk menyisir potensi praktik ilegal yang meresahkan warga.
”Saya minta dukungan penuh dari Polda Jateng untuk mengungkap potensi praktik ilegal seperti penimbunan maupun pengoplosan LPG. Masyarakat tidak perlu khawatir, distribusi berjalan baik dan terpantau,” jelasnya.
Luthfi mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan dari wilayah lain, karena stok di Jawa Tengah saat ini dipastikan sangat mencukupi.
Stok Jateng Melimpah
Berdasarkan laporan dari Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, ketahanan stok LPG di Jawa Tengah saat ini berada pada posisi aman di angka 14.752 Metrik Ton (MT).
Untuk wilayah Karanganyar sendiri, alokasi harian mencapai 143,8 MT. Gubernur menekankan agar masyarakat selalu membeli di pangkalan resmi guna mendapatkan jaminan kualitas dan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Komentar