BERITASEMARANG.ID — Perekonomian Jawa Tengah hingga akhir Mei 2026 menunjukkan performa yang solid dan impresif di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan data regional terbaru, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 berhasil tumbuh sebesar 5,89 persen (year-on-year/yoy). Angka ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa.
Kondisi fiskal yang sehat, stabilitas harga yang terjaga, serta moncernya realisasi APBN dan APBD menjadi penopang utama ketahanan ekonomi di provinsi ini.
Stabilitas ekonomi Jawa Tengah tercermin dari angka inflasi per Mei 2026 yang terkendali di level 2,85 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 3,08 persen.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan yang signifikan:
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPB): Per Februari 2026 turun menjadi 4,24 persen (di bawah rata-rata nasional).
- Tingkat Kemiskinan: Menurun ke angka 9,39 persen.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat mencapai 74,77 (Kategori Tinggi).
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama yang didukung oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2026 di level 117,0 (zona optimis). Selain itu, keberadaan kawasan industri dan kawasan ekonomi di Jawa Tengah sukses menjadi generator baru penggerak ekonomi daerah.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya mengungkapkan, Sinergi fiskal antara pusat dan daerah di Jawa Tengah berjalan sangat optimal hingga 31 Mei 2026. Baik APBN Regional maupun APBD Konsolidasi mencatatkan surplus yang kuat.
” Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara pada APBN Regional Jawa Tengah mencapai Rp49,18 triliun (37,54 persen dari target), atau tumbuh 11,49 persen secara tahunan. Penerimaan ini ditopang oleh sektor perpajakan sebesar Rp22,60 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp23,22 triliun, serta PNBP sebesar Rp3,35 triliun.” katanya.
Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp41,94 triliun (43,20 persen dari pagu), yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp14,56 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp27,37 triliun. Dengan performa ini, APBN Regional Jateng mencatatkan surplus sebesar Rp7,24 triliun.
Kinerja positif ini menular pada APBD Konsolidasi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan daerah tercatat menyentuh angka Rp41,09 triliun, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp29,55 triliun. Hasilnya, APBD konsolidasi mengantongi surplus jumbo sebesar Rp11,54 triliun.
Surplus APBD yang tinggi ini memberikan ruang fiskal yang sangat memadai bagi Pemprov Jawa Tengah untuk mengakselerasi belanja publik pada periode berikutnya demi mendongkrak pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan terlihat nyata dari derasnya penyaluran modal bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah hingga Mei 2026:
- Kredit Usaha Rakyat (KUR): Mencapai Rp21,53 triliun yang disalurkan kepada 391.584 debitur (tumbuh 16,81% yoy).
- Pembiayaan Ultra Mikro (UMi): Mencapai Rp781,38 miIiar untuk 114.078 debitur. Angka ini melonjak tajam sebesar 143,24 persen (yoy).
Meski fundamental ekonomi Jawa Tengah dinilai sangat kuat, Local Expert dari Universitas Diponegoro (Undip) mengingatkan agar pemerintah tetap waspada.
Ketidakpastian geopolitik global—terutama di kawasan Timur Tengah—masih berpotensi memicu fluktuasi harga energi dan inflasi global. Di tingkat domestik, pergerakan nilai tukar rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta fluktuasi PMI manufaktur yang berada di sekitar ambang kontraksi tetap menjadi aspek penting yang harus terus dicermati.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong optimalisasi belanja negara, menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.
Komentar