BERITASEMARANG.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai menata ulang arah pengembangan rumah sakit daerah. Langkah ini diambil menyusul diterapkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit dan sistem pembayaran Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menegaskan bahwa orientasi rumah sakit daerah kini bukan lagi berlomba mengejar status atau klasifikasi (seperti paripurna, utama, atau madya). Fokus utama dialihkan pada pembagian peran yang jelas demi menjawab kebutuhan riil masyarakat.
”Yang lebih penting sekarang adalah memetakan posisi rumah sakit provinsi. Rumah sakit kita harus hadir di segmen mana dan kebutuhan masyarakat yang seperti apa yang harus dijawab,” ujar Sumarno saat sosialisasi di RSUD Dr. Moewardi, Surakarta, Sabtu (4/6/2026).
Melalui penataan ini, Pemprov Jateng ingin menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang saling melengkapi:
- RS Kabupaten/Kota: Diperkuat untuk menangani pelayanan kesehatan dasar.
- RS Provinsi: Hadir untuk menangani kasus yang lebih kompleks.
- RS Pemerintah Pusat: Mengisi kekosongan layanan spesifik yang belum mampu ditangani daerah.
Selain mencegah penumpukan pasien di rumah sakit rujukan besar, langkah ini dinilai sejalan dengan implementasi sistem iDRG yang menuntut transparansi biaya medis. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), rumah sakit daerah didorong untuk mengelola keuangan secara lebih efisien dan terukur tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Di akhir arahannya, Sumarno mengingatkan bahwa indikator keberhasilan sektor kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, bukan ramainya pasien yang berobat. Ia meminta jajaran medis untuk tetap menggencarkan upaya promotif dan preventif.
”Kalau rumah sakit sepi tidak perlu sedih. Justru itu artinya masyarakat kita sehat. Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga kalau bisa orang tidak perlu masuk rumah sakit,” pungkasnya.
Komentar