BERITASEMARANG.ID — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya untuk menyapu bersih praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tegas ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Semarang, Kamis (20/8).
Pertemuan strategis yang dihadiri pimpinan daerah, DPRD Jateng-DIY, Kemendagri, KPK, BPKP, hingga LKPP tersebut berfokus pada pengawalan anggaran daerah agar tepat sasaran.
“Integritas ini memerlukan penguatan bersama. Intinya, tidak boleh ada korupsi. Itu saja,” tegas Luthfi.
Pengawasan ketat difokuskan pada delapan area rawan, mulai dari perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan dana hibah dan BUMD.
-. Sinergi Antarlembaga: Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta integritas diterapkan nyata sejak tahap perencanaan hingga eksekusi anggaran, memastikan tidak ada satu rupiah pun dana rakyat yang bocor.
-. Pengawasan Dini: Pimpinan KPK Johanis Tanak dan Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong optimalisasi Inspektorat (APIP) sebagai sistem peringatan dini (early warning) yang independen dan berorientasi hasil, bukan sekadar kelengkapan dokumen formal.
Melalui penguatan kolaborasi lintas instansi ini, seluruh anggaran daerah dipastikan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Komentar