BERITASEMARANG.ID – Perekonomian Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa yang tangguh sepanjang tahun anggaran 2025. Di tengah dinamika ekonomi global, Jawa Tengah berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang menguat serta inflasi yang terjaga, menjadikannya salah satu motor penggerak ekonomi nasional yang paling stabil.
Hingga akhir Desember 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbukti efektif menjalankan perannya sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi di daerah melalui sinergi “Kemenkeu Satu“.
Pertumbuhan Melampaui Nasional dan Inflasi Terkendali
Berdasarkan data hingga triwulan III-2025, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,37% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,28% (yoy). Angka ini sangat impresif karena berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.
Keberhasilan ini dibarengi dengan pengendalian harga yang mumpuni. Tingkat inflasi tahunan Jawa Tengah tercatat sebesar 2,72%, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 2,92%. Kota Semarang mencatat inflasi tertinggi (2,84%), sementara Kabupaten Rembang menjadi daerah dengan inflasi terendah (2,47%).
”Optimisme masyarakat tetap tinggi, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level 115,8 atau tetap pada zona optimis,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng, Bayu Andy Prasetya.
Kinerja Fiskal: Pendapatan Negara Capai Rp117,46 Triliun
Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Negara di Jawa Tengah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp117,46 triliun atau 89,78% dari target. Penerimaan ini didorong oleh sektor Bea Cukai sebesar Rp59,85 triliun dan sektor Pajak sebesar Rp49,57 triliun.
Salah satu capaian luar biasa terlihat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencatatkan realisasi Rp8,06 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan hingga mencapai 135,78%.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp105,61 triliun. Penyerapan ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp36,34 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp69,26 triliun. Dana TKD ini memegang peranan vital karena berkontribusi sebesar 63% terhadap total pendapatan APBD Jawa Tengah.
Lumbung Pangan dan Dukungan UMKM
Jawa Tengah juga mengukuhkan posisinya sebagai kontributor strategis ketahanan pangan nasional. Penyerapan gabah dan beras oleh BULOG di wilayah ini mencapai 331.618 ton, atau 98,56% dari target. Ini merupakan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir, dengan konsentrasi utama di daerah Grobogan, Demak, Banyumas, Kendal, dan Boyolali.
Kesejahteraan produsen pangan pun meningkat, terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik ke angka 117,57 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di level 99,93.
Untuk mendukung sektor riil, pemerintah telah menyalurkan kredit program dengan angka yang fantastis:
Kredit Usaha Rakyat (KUR): Rp47,07 Triliun untuk 897.004 debitur (Penyaluran terbesar di Kab. Pati).
Kredit Ultra Mikro (UMi): Rp1,46 triliun untuk 276.827 debitur (Penyaluran terbesar di Kab. Brebes).
Fondasi Kuat Menuju 2026
Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi rendah, dan pengelolaan fiskal yang adaptif memberikan fondasi solid bagi Jawa Tengah untuk menutup tahun anggaran 2025 dengan catatan positif.
”Sinergi pelaksanaan fiskal APBN dan APBD menegaskan peran instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah,” pungkas Bayu.
Komentar