BERITASEMARANG.ID – Perekonomian Jawa Tengah mengawali tahun 2026 dengan catatan positif. Berdasarkan laporan kinerja fiskal regional hingga Februari 2026, ekonomi Jawa Tengah menunjukkan resiliensi yang kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,84% (yoy) pada triwulan IV 2025, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional.
Instrumen APBN dan APBD terbukti efektif menjalankan fungsi stabilisasi dan akselerasi, menjaga momentum aktivitas ekonomi di tengah dinamika global dan domestik.
Daya tahan ekonomi daerah didorong oleh ekspor barang dan jasa serta sektor jasa keuangan yang tumbuh pesat. Optimisme masyarakat juga tetap terjaga, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2026 yang berada di level 126,4.
”Meski terdapat tekanan inflasi sebesar 4,43% (yoy) yang dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas pangan menjelang Ramadan, pemerintah berhasil menjaganya tetap dalam batas terkendali. Di sisi lain, kesejahteraan sektor primer meningkat signifikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 116,18 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di angka 103,45,” kata Mahfud, Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah.
Kualitas pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari menurunnya angka pengangguran terbuka menjadi 4,32% dan tingkat kemiskinan yang menyusut ke angka 9,39%.
Hingga akhir Februari 2026, pendapatan negara di Jawa Tengah terealisasi sebesar Rp19,43 triliun atau 14,83% dari target. Meski secara total mengalami kontraksi tipis 3,23% (yoy), sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru tumbuh melesat 27,95% (yoy) berkat kontribusi layanan kesehatan dan pendidikan melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Dari sisi pengeluaran, belanja negara mencapai Rp17,13 triliun (17,95% dari pagu). Komponen belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 17,64% (yoy). Hal ini menghasilkan surplus APBN di Jawa Tengah sebesar Rp2,30 triliun.
”Menjelang Idulfitri, pemerintah telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli. Di Jawa Tengah, THR bagi ASN Pusat telah cair sebesar Rp987,66 miliar, sementara untuk ASN Daerah mencapai Rp2,00 triliun yang tersebar di 36 pemerintah daerah,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan menciptakan multiplier effect pada konsumsi rumah tangga selama periode hari raya.
Selain itu, dukungan terhadap ekonomi kerakyatan terus diperkuat melalui penyaluran pembiayaan:
- Kredit Usaha Rakyat (KUR): Terealisasi Rp8,41 triliun untuk 155.808 debitur (naik 11,33%).
- Pembiayaan Ultra Mikro (UMi): Melonjak tajam 93,96% dengan total penyaluran Rp256,65 miliar.
Kinerja APBD konsolidasi di 36 pemerintah daerah se-Jawa Tengah juga terpantau sehat. Dengan pendapatan daerah sebesar Rp17,24 triliun dan belanja daerah Rp6,81 triliun, terdapat surplus sebesar Rp10,44 triliun.
Besarnya nilai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang mencapai Rp10,58 triliun menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal yang sangat luas untuk melakukan percepatan belanja pada periode mendatang guna mendorong pembangunan daerah yang lebih masif.
Komentar