BERITASEMARANG.ID – Komitmen untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat kecil terus diperkuat oleh akademisi dan praktisi hukum. Terbaru, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang (FH USM) resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Batang pada Rabu, 4 Februari 2026.
Kerja sama ini difokuskan pada pemberian bantuan hukum secara litigasi maupun nonlitigasi bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tergolong tidak mampu.
Wujud Nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi
Ketua BKBH FH USM, Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., M.H., menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret perguruan tinggi dalam menjalankan pengabdian masyarakat. Menurutnya, status hukum seseorang tidak menggugurkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pembelaan.
”Bantuan hukum adalah hak konstitusional. Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen memberikan layanan profesional, mulai dari konsultasi, pendampingan di peradilan, hingga penyusunan dokumen hukum bagi warga binaan yang kurang mampu,” ujar Dr. Wafda.
Mendukung Sistem Pemasyarakatan yang Humanis
Senada dengan hal tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Batang, Nurhamdan, menyambut hangat sinergi ini. Ia menilai kehadiran BKBH FH USM akan sangat membantu proses pembinaan di dalam Lapas, terutama dalam aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
”Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan warga binaan mendapatkan akses hukum yang layak. Kami ingin mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan,” tegas Nurhamdan.
Ruang Lingkup Kerja Sama
Implementasi dari perjanjian ini mencakup berbagai program strategis, di antaranya:
- Konsultasi Hukum Rutin: Memberikan ruang bagi warga binaan untuk berkonsultasi mengenai masalah hukum yang dihadapi.
- Pendampingan Perkara: Bantuan litigasi di pengadilan bagi warga binaan yang memenuhi syarat kategori miskin.
- Edukasi & Penyuluhan: Sosialisasi hukum tematik untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan agar siap kembali ke masyarakat.
Diharapkan, kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga negara ini dapat menjadi pilot project atau model percontohan bagi wilayah lain dalam memperluas akses keadilan (access to justice) bagi kelompok rentan.
Komentar