BERITASEMARANG.ID – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memegang peranan krusial dalam peta jalan pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Dalam Rakernas I PHRI yang digelar di Semarang, organisasi ini diajak untuk mengakselerasi pengembangan wisata syariah dan sport tourism guna mendongkrak konsumsi domestik.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa kolaborasi dengan PHRI sangat dinantikan, terutama menjelang tahun 2027 di mana pariwisata berkelanjutan dan ekonomi halal akan menjadi prioritas utama provinsi.
Sinergi Strategis Demi UMKM
Sumarno menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jateng saat ini sangat bergantung pada sektor konsumsi. Kehadiran hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI dianggap sebagai pintu masuk utama bagi wisatawan untuk membelanjakan uangnya di wilayah tersebut.
”Pariwisata adalah pintu utama untuk meningkatkan konsumsi. Dengan kunjungan yang lebih banyak melalui peran bapak/ibu di PHRI, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku UMKM,” ujar Sumarno saat memberikan sambutan pada Welcoming Dinner Rakernas I PHRI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin malam (9/2/2026).
Selain wisata syariah, Sekda juga menyoroti potensi besar sport tourism seperti ajang lari yang terbukti efektif mendatangkan massa dalam jumlah besar ke berbagai daerah.
Aspirasi PHRI: Regulasi dan Standarisasi Akomodasi
Merespons ajakan kolaborasi tersebut, Ketua Umum BPP PHRI, Hariyadi BS Sukamdani, menyatakan kesiapannya mendukung program pemerintah daerah. Namun, ia juga menitipkan sejumlah catatan penting agar iklim usaha di sektor pariwisata tetap sehat.
Beberapa poin utama yang menjadi perhatian PHRI antara lain:
- Sosialisasi Regulasi: Pentingnya pengawalan pemerintah daerah terhadap perubahan aturan pusat, seperti Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (KBLI), agar pelaku usaha tidak kebingungan.
- Standarisasi Homestay: Hariyadi menekankan perlunya pengawasan terhadap standarisasi akomodasi non-hotel seperti homestay. Hal ini bertujuan agar fungsi homestay tetap sesuai jalurnya dan tidak menimbulkan tumpang tindih pasar yang tidak sehat dengan industri perhotelan formal.
- Iklim Usaha Kondusif: Harapan agar pemerintah daerah proaktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keberlangsungan bisnis hotel dan restoran di tengah tantangan ekonomi.
”Problem ini memang urusan pemerintah pusat, tapi pemerintah provinsi perlu mengetahui dinamika di lapangan agar iklim usaha tetap kondusif,” pungkas Hariyadi.
Langkah ke Depan
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Jateng kini telah membentuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Integrasi ini diharapkan mempermudah koordinasi antara pemerintah dan PHRI dalam menciptakan ekosistem wisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tapi juga kekuatan budaya dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Komentar