BERITASEMARANG.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memberikan peringatan tegas kepada seluruh Sekda kabupaten/kota untuk memberikan perhatian penuh terhadap tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Belajar dari sejarah, Sumarno tidak ingin koperasi yang digadang-gadang menjadi motor ekonomi desa ini bernasib sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu.
“KDKMP harus jadi perhatian. Jangan sampai mengulang pengalaman KUD dulu yang rontok karena problem manajemen,” ujar Sumarno dalam Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Jawa Tengah di Hotel Bahari Inn, Kota Tegal, Kamis (29/1/2026) malam.
Potensi Besar di Balik 8.523 Unit Koperasi
Sumarno menekankan bahwa KDKMP bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Namun, potensi ini hanya bisa terwujud jika dikelola secara profesional dan berpihak pada anggota.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM per Oktober 2025, perkembangan KDKMP di Jawa Tengah menunjukkan angka yang masif:
- Total Berbadan Hukum: 8.523 unit.
- Sudah Beroperasi: 3.891 unit.
- Jumlah Anggota: Mencapai 136.112 orang.
Tantangan Keuangan dan Harmonisasi Birokrasi
Selain urusan koperasi, rapat koordinasi ini juga menyoroti tantangan fiskal daerah. Sumarno mengingatkan para Sekda untuk memperkuat koordinasi terkait penyesuaian dana transfer pusat ke daerah yang kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
Ia juga menitipkan pesan penting mengenai stabilitas pemerintahan. Sumarno meminta para Sekda menjaga hubungan baik dan “satu frekuensi” dengan kepala daerah masing-masing.
“Komunikasi dan kesamaan frekuensi menjadi kunci menjaga stabilitas pemerintahan,” imbuhnya.
Wali Kota Tegal: Keterbukaan adalah Kunci
Senada dengan Sumarno, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa sinergi antara kepala daerah dan Sekda adalah harga mati untuk kelancaran kebijakan.
“Yang penting kepala daerah dan sekda satu frekuensi. Kalau tidak pas, saling mengingatkan supaya kebijakan berjalan baik,” tutur Dedy Yon. Ia berharap keterbukaan komunikasi dapat menghapus sekat-sekat dalam birokrasi yang seringkali menghambat pembangunan.
Komentar