BERITASEMARANG.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah menerima kunjungan kerja (kunker) reses dari Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 pada Senin (23/02). Pertemuan yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa ini menjadi ajang penguatan koordinasi antara legislatif dan pelaksana kebijakan di daerah dalam menjaga supremasi hukum dan HAM.
Rombongan yang terdiri dari 11 anggota DPR RI tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII, Dewi Asmara, didampingi Wakil Ketua Tim, Rinto Subekti, serta sejumlah anggota dari berbagai fraksi partai politik.
Momentum Strategis Penguatan Kapasitas Wilayah
Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menyambut hangat kehadiran para wakil rakyat tersebut. Menurutnya, kunjungan ini merupakan momentum vital bagi jajarannya untuk memaparkan kondisi faktual di lapangan serta memperkuat sinergi pusat-daerah.
”Kehadiran Tim Komisi XIII DPR RI adalah kehormatan sekaligus momentum penting untuk mempererat sinergi, khususnya dalam penguatan supremasi hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, HAM, serta perlindungan saksi dan korban di Jawa Tengah,” ujar Heni.
Heni juga berharap adanya dukungan kebijakan afirmatif dari legislatif untuk membantu instansinya menjawab dinamika sosial masyarakat yang kian kompleks di Jawa Tengah.
Soroti Layanan Posbankum dan Capaian Kinerja 2025
Dalam sesi pemaparan, Heni membeberkan sejumlah capaian signifikan sepanjang tahun 2025. Salah satu poin yang mencuri perhatian adalah masifnya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Data Capaian Layanan Hukum Jawa Tengah:
- Jumlah Posbankum: 8.563 pos.
- Cakupan Wilayah: 395 desa/kelurahan di 34 kabupaten/kota.
- Total Layanan (Hingga 23 Feb 2026): Lebih dari 1.200 layanan (informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan).
- Penguatan SDM: Pelatihan paralegal bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) se-Jawa Tengah.
Selain layanan hukum, dipaparkan pula capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI). Meski mengakui adanya keterbatasan anggaran, Heni menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas layanan publik.
Apresiasi dan Fungsi Pengawasan DPR RI
Ketua Tim Kunker, Dewi Asmara, menjelaskan bahwa Semarang memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan nasional. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan di bidang hukum dan HAM berjalan efektif dan berkeadilan bagi masyarakat.
”Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kebijakan nasional di daerah,” tegas Dewi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Divisi Kanwil Kemenkum Jateng, Kepala UPT se-Jawa Tengah, serta perwakilan dari instansi mitra seperti Komnas HAM dan LPSK. Dialog konstruktif ini diharapkan mampu melahirkan solusi atas berbagai tantangan hukum yang dihadapi di wilayah Jawa Tengah.
Komentar