BERITASEMARANG.ID – Kinerja fiskal Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif yang signifikan. Di tengah stabilitas ekonomi makro yang terjaga, APBN hadir sebagai instrumen vital dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya menyampaikan bahwa ekonomi Jawa Tengah tetap berada pada jalur ekspansi yang kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang mencapai 5,37% (yoy), dengan lonjakan di Triwulan IV sebesar 5,84% (yoy).
”Hingga Maret 2026, kondisi ekonomi kita tetap resilien. Indikator makro seperti inflasi yang terkendali di angka 3,54% (yoy) dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,32% menjadi bukti daya tahan ekonomi daerah yang solid,” ujar Bayu dalam keterangannya.
Kinerja APBN: Pendapatan Negara Capai Rp27,15 Triliun
Realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah hingga akhir Maret 2026 tercatat sangat baik, mencapai Rp27,15 triliun atau 20,73% dari target tahunan. Angka ini ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp11,70 triliun, bea dan cukai Rp13,30 triliun, serta PNBP sebesar Rp2,22 triliun.
Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp25,81 triliun (26,67% dari pagu), yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp7,45 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,36 triliun. Dengan komposisi tersebut, fiskal regional Jawa Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp1,34 triliun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Melebihi Target
Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Jawa Tengah, program ini telah menjangkau 9,27 juta penerima manfaat dengan total realisasi anggaran mencapai Rp2,68 triliun hingga Maret 2026.
”Jumlah Satuan Pelayanan (SPPG) yang terbentuk mencapai 3.826 unit, atau 104% dari target awal. Program ini tidak hanya fokus pada gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja bagi 164 ribu orang,” tatambah Bayu.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kualitas pangan guna menghadapi tantangan implementasi di lapangan.
Sektor UMKM dan Kesejahteraan Petani Meningkat
Dukungan terhadap UMKM juga terus dipacu. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tumbuh 9,21% (yoy) dengan nilai Rp12,45 triliun. Yang paling fenomenal adalah pertumbuhan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang melonjak tajam sebesar 230,31% (yoy) dengan nilai Rp475,78 miliar.
Peningkatan kesejahteraan juga dirasakan di sektor primer. Nilai Tukar Petani (NTP) berada di angka 116,38 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di level 105,06, mengindikasikan daya beli masyarakat produsen yang semakin membaik.
Kondisi APBD dan Proyeksi ke Depan
Untuk kinerja APBD konsolidasi, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp24,72 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp13,94 triliun. Masih rendahnya serapan belanja daerah (12,71% dari target) menunjukkan adanya ruang fiskal yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan pada triwulan berikutnya.
Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 74,77 dan Gini Ratio yang menurun ke 0,350, Jawa Tengah optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026.
”Fondasi kita kuat. Sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah akan terus kita pererat agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Tengah,” tutup Bayu.
Komentar