BERITASEMARANG.ID — Raut kebahagiaan tidak bisa disembunyikan dari wajah Hadi Mulyono (54), warga Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan ini akhirnya bisa bernapas lega setelah rumahnya yang puluhan tahun tak layak huni, kini berubah menjadi kokoh dan nyaman.
Sebelum mendapatkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025, rumah yang ditinggali Hadi bersama keluarganya kerap menjadi langganan banjir.
”Rumah saya dulu lebih rendah dari jalan, jadi kalau hujan lebat airnya langsung masuk ke rumah. Dindingnya juga sudah rapuh karena dulu dibangun pakai pasir sungai, jadi mudah jebol,” kenang Hadi saat dikunjungi langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, pada Senin (29/6/2026).
Hadi memengaku sudah 25 tahun menempati rumah tersebut bersama keluarganya. Dengan penghasilan sebagai kuli bangunan sebesar Rp100 ribu per hari, dibantu istri dan anak pertamanya yang bekerja di pabrik, impian untuk merenovasi rumah secara mandiri selalu kandas karena keterbatasan biaya.
Rasa syukur serupa juga diungkapkan oleh Suhadi, penerima manfaat lainnya yang juga bekerja sebagai pekerja proyek. Ia menyampaikan apresiasinya langsung kepada Gubernur di sela-sela dialog.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa program perbaikan RTLH ini merupakan salah satu stimulus utama pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
”Program perbaikan RTLH ini merupakan stimulus untuk mereduksi angka kemiskinan di tempat kita,” tegas Luthfi.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, capaian penataan rumah tidak layak huni di Jawa Tengah menunjukkan angka yang masif melalui kolaborasi berbagai sektor:
Total RTLH yang Diperbaiki (2025): 274.514 unit (bersumber dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, CSR, dan swadaya masyarakat).
Selain perbaikan rumah gratis, Jawa Tengah juga mencatatkan performa gemilang dalam perluasan akses pembiayaan hunian bagi masyarakat. Hingga 23 Juni 2026, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Jateng menembus angka Rp4,46 triliun, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia.
”Selain perbaikan RTLH, upaya intervensi kemiskinan di wilayah kami juga dilakukan dengan bantuan permodalan, pendidikan, hingga pemenuhan gizi dan kesehatan. Sehingga ke depannya kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan dapat kita reduksi,” pungkasnya.
Komentar