BERITASEMARANG.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperkuat “taringnya” dalam membela hak masyarakat. Melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 38 Tahun 2025, OJK kini memiliki instrumen hukum kuat untuk melayangkan gugatan langsung terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terbukti merugikan konsumen.
Langkah ini menjadi sinyal tegas bagi pelaku usaha di sektor perbankan, pasar modal, hingga asuransi untuk tidak main-main dengan hak nasabah.
Bukan Sekadar Mediasi, Tapi Aksi Hukum
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, POJK ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengambil tindakan hukum nyata. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu Anda ketahui:
-
- Hak Gugat Institusional: OJK bertindak atas nama lembaga (legal standing) untuk menuntut pemulihan kerugian nasabah, bukan sekadar memfasilitasi class action.
- Target Tegas: Gugatan dapat ditujukan kepada lembaga keuangan yang berizin, pernah berizin, maupun pihak lain beritikad buruk yang menyebabkan kerugian di sektor jasa keuangan.
- Gratis untuk Konsumen: Nasabah tidak akan dipungut biaya sepeser pun mulai dari proses pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).
”Instrumen ini hadir untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat tanpa hambatan biaya, mengedepankan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum.” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi – M. Ismail Riyadi.
Apa Saja yang Diatur dalam POJK 38/2025?
Peraturan yang mulai berlaku sejak 22 Desember 2025 ini mencakup lima poin utama untuk memastikan penegakan keadilan berjalan efektif:
-
-
- Wewenang penuh OJK dalam mengajukan gugatan pelindungan konsumen.
- Tujuan utama untuk memulihkan kerugian dan menegakkan keadilan.
- Prosedur pelaksanaan gugatan yang selaras dengan hukum acara di Mahkamah Agung.
- Mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang memenangkan konsumen.
- Transparansi laporan pelaksanaan putusan.
-
Membangun Kepercayaan Sektor Keuangan
Penyusunan aturan ini juga melibatkan koordinasi intensif dengan Mahkamah Agung, memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil OJK memiliki landasan yang kuat di persidangan.
Dengan adanya “payung hukum” baru ini, OJK berharap kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan meningkat. Masyarakat tidak perlu lagi merasa “kecil” saat berhadapan dengan institusi keuangan besar jika terjadi sengketa yang merugikan.
Komentar