BERITASEMARANG.ID – BPJS Kesehatan Cabang Semarang terus memperkuat posisinya sebagai pengelola jaminan kesehatan yang akuntabel melalui penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Langkah strategis ini membuahkan hasil signifikan dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Kota Semarang yang mencapai 99,87% per Januari 2026.
Angka ini menjadi bukti nyata efektivitas skema gotong royong dalam memastikan akses pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Fokus pada Tingkat Keaktifan Peserta
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Sari Quratul Ainy, menekankan bahwa tantangan utama BPJS Kesehatan bukan hanya memperluas cakupan, tetapi juga memastikan status kepesertaan masyarakat tetap aktif sehingga manfaatnya dapat digunakan sewaktu-waktu.
“Hingga saat ini, tingkat keaktifan peserta di Semarang mencapai 86,36%. Ini adalah angka yang positif, namun kami bersama Pemerintah Kota Semarang akan terus mendorong agar tingkat keaktifan ini meningkat, memastikan perlindungan kesehatan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat rentan,” tegas Sari, Senin (26/1).
Melalui integrasi data yang kuat, masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu kini dapat terlindungi melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai lewat APBD.
Menjamin Keberlangsungan Pengobatan Jangka Panjang
Kehadiran BPJS Kesehatan dalam skema UHC dirasakan langsung manfaatnya oleh pasien dengan kondisi medis kronis. Adelina Puspitasari (30), seorang penyintas Talasemia, mengaku sangat bergantung pada keberlangsungan program ini untuk prosedur transfusi darah rutin dua minggu sekali.
BPJS Kesehatan memastikan bahwa pasien seperti Adelina mendapatkan kepastian biaya tanpa hambatan finansial yang berarti, asalkan status kepesertaannya tetap terjaga melalui dukungan skema UHC daerah.
Perkuat Komitmen dengan Fasilitas Kesehatan
Selain fokus pada kepesertaan, BPJS Kesehatan Cabang Semarang juga berkomitmen meningkatkan kualitas koordinasi dengan berbagai Fasilitas Kesehatan (Faskes). Sinergi tiga arah antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Faskes menjadi pilar utama agar standar pelayanan medis tetap berjalan optimal dan sesuai prosedur bagi peserta JKN.
”Kami berharap sinergi ini terus diperkuat. Peran komitmen Pemerintah Daerah sangat krusial dalam mendukung perluasan kepesertaan JKN melalui pendanaan APBD, sehingga sistem UHC di Semarang tetap berkelanjutan,” tambah Sari.
Program UHC ini bukan sekadar target angka, melainkan wujud nyata transformasi pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkualitas di bawah payung BPJS Kesehatan.
Komentar