BERITASEMARANG.ID – Masalah sosial yang kian kompleks menuntut sinergi dan inovasi dari berbagai pihak. Guna memperkaya strategi penanganan, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja dan diskusi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Jumat pekan kemarin.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memotret praktik baik penanganan masalah sosial yang kreatif di Sleman.
“Kami ingin melihat bagaimana inovasi dijalankan agar penanganan masalah di masyarakat bisa lebih efektif,” ujarnya.
Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Sri Budiyantiningsih, memaparkan tantangan berat yang dihadapi wilayahnya di awal tahun 2026. Data menunjukkan angka perceraian telah menyentuh 1.000 kasus. Selain itu, pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah masih menjadi rapor merah.
Salah satu akar masalah yang disoroti adalah fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan figur ayah dalam pengasuhan. Kondisi ini dinilai berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan perilaku anak.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Sleman meluncurkan inovasi Mobil Perlindungan (Simolin). Layanan ini bersifat proaktif dengan menjangkau sekolah-sekolah dan desa untuk memberikan konseling gratis bagi warga.
”Mulai 2026, kami juga memperkuat benteng mental masyarakat dengan menempatkan tenaga psikolog di setiap puskesmas. Ini langkah nyata untuk menekan angka depresi dan risiko bunuh diri di Sleman,” jelas Sri.
Apresiasi dan Komparasi Program
Inovasi “jemput bola” tersebut mendapat apresiasi dari anggota Komisi E DPRD Jateng. Ida Nurul Farida dan Kriseptiana menyebut langkah Sleman sangat progresif. Meski Jawa Tengah memiliki program serupa, penggunaannya saat ini masih didominasi untuk penjemputan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Sementara itu, anggota Komisi E lainnya, Sumarwati, menambahkan bahwa Jawa Tengah juga fokus pada keterlibatan orang tua melalui gerakan spesifik.
“Kami memiliki gerakan ‘Ayah Mengambil Rapot’ untuk mendorong keterlibatan bapak dalam pendidikan anak agar anak tidak kehilangan figur panutan,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kedua daerah dalam menyempurnakan kebijakan perlindungan sosial dan penguatan ketahanan keluarga di masa depan.
Komentar