BERITASEMARANG.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi ditunjuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu proyek percontohan (pilot project) penerapan pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement). Langkah ini diharapkan menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menyambut baik penunjukan ini. Menurutnya, konsep pengadaan berkelanjutan tidak lagi hanya berorientasi pada kualitas dan harga, melainkan wajib memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan kelestarian lingkungan.
”Bagaimana mendorong ekonomi lokal, bagaimana mendorong UMKM agar terlibat di dalamnya. Kami bersyukur karena di Jawa Tengah pelaku ekonomi mayoritas adalah UMKM,” ujar Sumarno di sela FGD Implementasi Pengadaan Berkelanjutan di Hotel Aruss Semarang, Kamis (16/7/2026).
Selain memperkuat UMKM, aspek lingkungan menjadi fokus utama melalui penerapan green procurement (pengadaan hijau), seperti memilih produk dengan emisi lebih rendah. Sumarno juga mengingatkan para penyedia barang dan jasa di Jateng untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas produk sesuai spesifikasi.
Alasan LKPP Memilih Jawa Tengah
Direktur Pengembangan dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Setyowati, mengungkapkan dua alasan utama terpilihnya Jawa Tengah:
-. Nilai Belanja Tinggi: Jateng memiliki nilai pengadaan yang besar dan posisi strategis.
-. Komitmen Kuat: Pemprov Jateng dinilai responsif dan sudah mulai menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam pengadaannya.
”Harapannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya,” tutur Dwi. Ke depan, LKPP akan mendorong penguatan kapasitas SDM dan kebijakan lokal agar implementasi ini berjalan optimal.
Sebagai informasi, tahun ini LKPP menetapkan lima instansi sebagai pilot project pengadaan berkelanjutan. Selain Pemprov Jawa Tengah, instansi lainnya adalah Pemprov Jawa Barat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Komentar