BERITASEMARANG.ID – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun kedaulatan dari pinggiran membuahkan hasil yang impresif. Memasuki awal tahun 2025, wajah pedesaan di Jawa Tengah mengalami transformasi besar-besaran dengan lonjakan jumlah Desa Mandiri yang sangat signifikan.
Berdasarkan rilis terbaru Indeks Desa (ID) Tahun 2025, jumlah desa mandiri di wilayah ini melonjak menjadi 2.208 desa. Angka ini menunjukkan kenaikan tajam dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 1.530 desa. Kabar baiknya lagi, status “Desa Sangat Tertinggal” kini resmi dihapus dari peta Jawa Tengah alias nol.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nadi Santoso, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah buah dari kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
”Lonjakan desa mandiri ini mencerminkan bahwa pembangunan di Jawa Tengah berjalan ke arah yang benar dan semakin merata hingga ke pelosok,” ujar Nadi Santoso dalam keterangannya di Semarang, Minggu (25/1/2026).
Standar Baru yang Lebih Komprehensif
Pencapaian tahun 2025 ini terasa lebih spesial karena menggunakan sistem penilaian baru. Sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024, indikator penilaian kini beralih dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID).
Metode baru ini tidak lagi hanya melihat fisik bangunan, tetapi mengukur kemajuan desa melalui enam dimensi yang jauh lebih mendalam, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan desa. Dengan standar yang lebih ketat ini, status “Mandiri” yang diraih ribuan desa tersebut membuktikan kualitas pembangunan yang benar-benar berkualitas.
Secara rinci, saat ini Jawa Tengah memiliki 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, dan hanya menyisakan 15 desa tertinggal yang kini menjadi fokus utama pemerintah untuk segera ditingkatkan statusnya.
Suntikan Dana Rp 1,7 Triliun Jadi Kunci
Di balik kesuksesan ini, faktor anggaran memegang peranan vital. Pemprov Jateng tercatat terus meningkatkan bantuan keuangan desa setiap tahunnya. Jika pada 2024 bantuan dialokasikan sebesar Rp 1,6 triliun, maka pada 2025 angka tersebut naik menjadi Rp 1,7 triliun.
Nadi menyebut bantuan ini sebagai “angin segar” bagi desa, terutama di tengah fluktuasi dana desa dari pemerintah pusat. Besaran bantuan provinsi ini bahkan hampir setara dengan dana desa pusat, sehingga memungkinkan desa untuk lebih leluasa membangun sarana prasarana dan memperkuat layanan publik.
Membangun dari Lilin-Lilin Kecil
Meski masih ada 15 desa yang berstatus tertinggal akibat penyesuaian indikator metode baru, Pemprov Jateng optimis angka tersebut akan segera tuntas melalui kolaborasi lintas OPD. Nadi menekankan bahwa membangun desa tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi secara serentak.
”Membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ibaratnya, cahaya tidak hanya datang dari satu obor besar, tapi dari lilin-lilin kecil di desa. Ketika desa mandiri dan maju, pembangunan dan ekonomi daerah akan tumbuh secara berkelanjutan,” tutup Nadi dengan filosofis.
Komentar