BERITASEMARANG.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 641 desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan, program pendampingan akan diarahkan terutama ke desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. OPD yang ditugaskan berperan sebagai koordinator agar berbagai program pemerintah dapat terintegrasi.
“Di kecamatan kita mana yang paling miskin, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” kata Taj Yasin saat Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jateng 2026 di Kantor Bappeda Jateng, Selasa (29/9).
Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala, mulai dari tingkat desa hingga RT/RW. Data yang akurat diperlukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Selain bantuan sosial, Taj Yasin mendorong program pemberdayaan bagi masyarakat usia produktif. Bantuan produktif seperti kambing dan unggas, menurutnya, harus disertai pendampingan sehingga dapat berkembang menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jateng Imam Maskur menyebut persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang. Kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan yang sebagian besar mengandalkan sektor agraris.
Di sisi lain, kemiskinan ekstrem Jateng menunjukkan penurunan dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025. Kota Surakarta dan Salatiga disebut sebagai daerah yang mencatat penurunan signifikan dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.
Komentar