BERITASEMARANG.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memfasilitasi 2.692 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini diposisikan sebagai strategi krusial untuk menekan angka putus sekolah sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat menjadi saluran utama bagi kebangkitan masyarakat kelas bawah. Gagasan ini sejalan dengan rekam jejak Jawa Tengah yang selama satu dekade terakhir telah mengoperasikan sekolah berbasis asrama (boarding school) bagi warga kurang mampu.
”Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Kita kawal penuh karena tujuannya memuliakan keluarga miskin,” tegas Gus Yasin saat menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI di Semarang, Rabu (5/8/2026).
Secara teknis, Kepala Dinas Sosial Jateng, Imam Maskur, merinci bahwa para siswa tersebut terbagi ke dalam jenjang SD (380 siswa), SMP (1.038 siswa), dan SMA (1.274 siswa). Seluruh peserta didik telah menyelesaikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) per 31 Juli 2026.
Saat ini, operasional sekolah tersebar di 10 lokasi permanen dan 6 lokasi rintisan:-. Sekolah Rakyat Permanen: Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang.
-. Sekolah Rakyat Rintisan: Banjarnegara, Temanggung, Blora, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.
Meski kuota jenjang SMP dan SMA hampir terisi penuh, penerimaan tingkat SD masih menemui kendala adaptasi, mengingat sebagian orang tua belum siap melepas anak usia 6–7 tahun untuk tinggal di asrama.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Sosial mengizinkan alokasi sisa kuota SD dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar SMP dan SMA.
Pemprov Jateng menargetkan pengembangan bertahap hingga seluruh 35 kabupaten/kota memiliki fasilitas serupa, dengan proyeksi kapasitas total mencapai 35 ribu siswa.
Komentar