BERITASEMARANG.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi menginstruksikan percepatan program Kecamatan Berdaya guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Langkah ini ditandai dengan pengumpulan 576 camat serta bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk penandatanganan pakta integritas di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (16/4).
Program ini dirancang untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kreativitas, bukan sekadar pusat administrasi. Fokus utamanya adalah memberikan intervensi nyata kepada kelompok rentan dan produktif di wilayah desa melalui pelatihan keterampilan yang spesifik.
Sasar Kelompok Rentan dan Produktif
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menekankan tiga kelompok prioritas yang akan menjadi sasaran utama program pemberdayaan ini:
- Pemuda: Melalui program “Zilenial” untuk mewadahi kreativitas dan potensi kerja generasi muda.
- Penyandang Disabilitas: Memberikan ruang dan akses yang setara untuk berkarya di wilayah masing-masing.
- Perempuan Rentan: Khususnya bagi para janda atau perempuan yang belum mandiri secara ekonomi agar memiliki keahlian usaha.
”Kita ingin mereka yang belum memiliki kemampuan ekonomi dijangkau langsung lewat pelatihan dan program tertentu di tingkat kecamatan. Harapannya, angka pengangguran turun dan peluang kerja terbuka lebar langsung di tingkat bawah,” ujar Luthfi.
Mekanisme Pelaksanaan dan Anggaran
Percepatan program ini akan dimulai dengan langkah teknis dari pemerintah daerah. Bupati dan wali kota diminta segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan kecamatan yang akan menjadi lokasi sasaran.
Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermasdesdukcapil) Provinsi Jateng akan menyusun rencana aksi (action plan) sebagai panduan operasional di lapangan.
Data Anggaran:
Hingga 11 April 2026, dukungan anggaran kolaboratif untuk menyokong program ini telah menyentuh angka Rp131 miliar.
Kecamatan Berdaya sendiri merupakan bagian dari 22 program intervensi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan skema ini, fungsi kecamatan akan dioptimalkan menjadi ujung tombak pelayanan, pemberdayaan, serta perlindungan sosial yang lebih dekat dan nyata dirasakan oleh warga.
Melalui kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov Jateng optimis kecamatan mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan.
Komentar