BERITASEMARANG.ID – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan komitmennya untuk memposisikan Trans Semarang sebagai sarana pelayanan publik murni, bukan berorientasi pada keuntungan bisnis. Langkah ini diambil demi menjamin mobilitas warga Semarang yang terjangkau dan inklusif.
Penegasan tersebut disampaikan Agustina saat menjadi panelis utama dalam ajang Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Guna menjamin keberlangsungan operasionalnya, Pemkot Semarang telah mengunci alokasi anggaran minimal 5 persen dari APBD.
Kebijakan ini tertuang resmi dalam Pasal 140 Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, sehingga pengembangan transportasi publik tidak terpengaruh oleh pergantian kepemimpinan.
Melalui payung hukum tersebut, skema subsidi khusus tetap terjaga. Meski tarif normal dipatok Rp3.500 (non-tunai) dan Rp4.000 (tunai), kelompok masyarakat tertentu seperti pelajar, mahasiswa, lansia di atas 60 tahun, veteran, serta penyandang disabilitas hanya dikenakan tarif Rp1.000.
Selain urusan subsidi, pembenahan armada menjadi fokus utama. Pemkot Semarang menargetkan peremajaan bagi bus yang sudah beroperasi lebih dari satu dekade demi menghilangkan julukan “cumi-cumi darat” akibat polusi asap hitam.
132 unit bus yang telah berusia di atas 10 tahun pada 2026 ditargetkan untuk diganti. Kontrak kerja sama tidak akan diperpanjang bagi pengelola armada lama yang menolak melakukan peremajaan.
2 unit bus listrik disiapkan sebagai pelopor awal armada pengganti yang ramah lingkungan. Desain armada baru dipastikan inklusif dengan fasilitas serta pintu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Langkah strategis ini menempatkan Semarang sebagai salah satu role model tata kelola mobilitas perkotaan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.
Komentar