BERITASEMARANG.ID – Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Periode 2026-2031. Keputusan ini ditetapkan dalam Muktamar VIII IPHI yang berlangsung di 100 Sunset Hotel & Ballroom, Kuta, Badung, Bali, pada Senin (16/6/2026).
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut menyapu bersih dukungan dari Pengurus Wilayah (PW) IPHI se-Indonesia. Setelah disepakati secara bulat oleh seluruh unsur organisasi, Erman Suparno akan didampingi oleh tujuh orang tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan PP IPHI lima tahun ke depan.
Terpilihnya kembali Erman sebenarnya sudah diprediksi banyak pihak. Sejak sebelum muktamar digelar, arus dukungan dari berbagai daerah terus mengalir kuat kepada dirinya untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan organisasi para alumni haji tersebut.
Muktamar VIII IPHI tahun ini mengusung tema “Memperkuat Persaudaraan Haji Menuju IPHI yang Bermartabat, Mandiri, dan Berkhidmat untuk Umat dan Bangsa” dan dihadiri oleh ratusan delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam pidato penganugerahannya, Erman Suparno menegaskan bahwa IPHI memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas daripada sekadar wadah silaturahmi. Organisasi ini harus menjadi motor penggerak pembangunan bangsa di berbagai sektor.
“IPHI tidak boleh lepas dari kepentingan umat dan bangsa. Selain memperkuat ukhuwah Islamiyah, organisasi ini harus ikut memikirkan pembangunan sosial budaya, sosial ekonomi, hingga pembangunan politik kebangsaan,” tegas Erman.
Erman menambahkan, agenda prioritas PP IPHI ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi umat. Program konkret yang akan digarap meliputi:
- Pengembangan sektor pangan dan pertanian.
- Peningkatan sektor perikanan dan peternakan.
- Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan kemajuan teknologi dengan penguatan nilai keagamaan. “Pembangunan ekonomi umat, program pangan, pendidikan, dan penguatan moral harus berjalan beriringan. Kemajuan teknologi tidak boleh membuat kita kehilangan nilai-nilai akhlak,” imbuhnya.
Apresiasi juga datang dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Bali, I Komang Kusumaedi, berharap IPHI mampu menjadi kekuatan moral dan sosial dalam menjaga persatuan nasional.
Selain memilih nakhoda baru, Muktamar VIII IPHI juga merumuskan delapan rekomendasi strategis organisasi. Ketua Pengurus Wilayah IPHI Jawa Tengah, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, memaparkan beberapa poin krusial hasil muktamar tersebut, di antaranya:
- Peneguhan Peran Keagamaan: Menegaskan tugas IPHI dalam pembinaan, penyuluhan, pendampingan, dan bimbingan jamaah pra-haji serta pasca-haji sesuai Pasal 9 AD/ART IPHI 2026.
- Transparansi Dam (Hadyu): Mendorong Kementerian Agama RI meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi terkait pelaksanaan penyembelihan dam agar jamaah mendapat kepastian.
- Optimalisasi Dana Haji: Mendorong pengelolaan dana haji yang lebih berkeadilan, inklusif, dan proporsional bagi daerah agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
- Penambahan Kuota & Prioritas Lansia: Mendesak Pemerintah RI untuk terus memperjuangkan penambahan kuota haji serta memprioritaskan jamaah lanjut usia (lansia) dan jamaah dengan masa tunggu yang panjang.
- Keterlibatan dalam PPIH: Mendorong pelibatan aktif IPHI dalam Tim Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) baik di tingkat pusat maupun daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Melalui momentum Muktamar VIII ini, IPHI bersiap melangkah lebih mandiri dan berkhidmat penuh demi kemaslahatan umat serta keutuhan bangsa Indonesia.
Komentar