BERITASEMARANG.ID — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, resmi dianugerahi penghargaan sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota dalam Kinerja Pengelolaan Sampah 2026. Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam acara Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pusat atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menginisiasi program Gerakan Jawa Tengah Aman, Sehat, Resik & Indah (ASRI).
Darurat Sampah: 6,36 Juta Ton Per Tahun
Meski meraih prestasi, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Jawa Tengah sebenarnya sedang dalam status siaga. Data menunjukkan volume sampah di Jateng mencapai 6,36 juta ton per tahun, namun baru sekitar 60 persen yang berhasil diproses.
”Persoalan sampah di Jawa Tengah sudah masuk kategori darurat. Dari total volume yang ada, sisanya belum tertangani optimal. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua,” tegas Luthfi usai menerima penghargaan dari Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq.
Strategi Hulu ke Hilir: Dari Pilah Rumah Tangga hingga RDF
Untuk mengatasi tumpukan sampah tersebut, Pemprov Jateng melakukan transformasi besar-besaran dengan dua pendekatan utama:
- Penguatan di Hulu: Mewajibkan pemilahan sampah organik dan anorganik langsung dari level rumah tangga melalui surat edaran resmi.
- Transformasi Teknologi di Hilir: Menutup tempat pembuangan sampah sistem open dumping (terbuka) dan menggantinya dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang mengubah sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar industri.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, Widi Hartanto, menambahkan bahwa saat ini sistem RDF sudah berjalan sukses di Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Magelang. Sementara wilayah Kudus dan Grobogan telah memulai TPST skala kecil.
Target 14 Titik TPST Baru
Sebagai langkah akselerasi di tahun 2026, Pemprov Jateng tengah mengusulkan pembangunan 14 titik Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) baru ke pemerintah pusat.
”Lainnya akan segera menyusul. Saat ini masih tahap MoU. Jika sudah pasti, segera kami usulkan agar masalah sampah ini bisa selesai secara aglomerasi dan regional,” pungkas Widi.
Komentar