BERITASEMARANG.ID — Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar dialog bersama perwakilan serikat buruh, pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Front One HK Semarang, Selasa malam (3/11/2026).
Langkah ini dilakukan untuk menggali seluk-beluk permasalahan hubungan industrial sekaligus menyerap aspirasi dari kedua belah pihak sembari menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
”Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di tempat kita berkaitan erat dengan hubungan industrial yang kondusif. Saya siap membuka dialog kapan pun,” tegas Luthfi.
Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) menyerahkan hasil kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selama tujuh bulan yang mengacu pada data resmi Dewan Ekonomi Nasional, Kemenaker, dan BPS. Buruh mendorong agar penetapan UMP/UMK 2027 disesuaikan dengan KHL, perluasan upah sektoral, serta kenaikan UMP yang signifikan.
Di sisi lain, Apindo Jateng menyoroti kendala infrastruktur, terutama keterbatasan kedalaman pelabuhan dan armada kapal yang menghambat arus rantai pasok bahan baku industri.
Berdasarkan data Disnakertrans Jateng per 3 November 2026, wilayah ini mencatatkan 623.180 unit usaha—didominasi sektor mikro—dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 2,07 juta orang. Dialog inklusif ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan pengupahan yang adil dan menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Komentar