BERITASEMARANG.ID – Universitas Diponegoro (UNDIP) mengukuhkan perannya di kancah internasional dengan menjadi tuan rumah workshop regional UNESCO bertajuk “Internet for Trust Digital Platform Governance”. Acara yang berlangsung di Fisip UNDIP pada 6–8 Mei 2026 ini memfokuskan misi besar: menciptakan ruang digital yang transparan, akuntabel, dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Asia Tenggara.
Kolaborasi ini melibatkan jaringan global seperti Asia Media Information and Communication Center (AMIC), CivicTech Lab NUS, serta dukungan dari KITLV Leiden dan pendanaan penuh dari Uni Eropa.
Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., menegaskan bahwa workshop ini bukan sekadar diskusi teoretis, melainkan upaya konkret menerjemahkan pedoman global UNESCO menjadi panduan praktis yang relevan dengan konteks lokal Asia Tenggara.
”Kami bangga menjadi bagian dari inisiatif ini. Jejaring dan gagasan yang lahir di sini diharapkan memperkuat tata kelola digital di kawasan—dari Semarang untuk Asia Tenggara,” ujar Prof. Suharnomo dalam sambutan penutupnya.
Indonesia, sebagai pengguna internet terbesar di ASEAN, didorong untuk mengambil peran kepemimpinan. Wijayanto, Ph.D., Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Komunikasi Publik UNDIP sekaligus Project Director, menjelaskan bahwa output dari kegiatan ini adalah sebuah Practical Guide (Panduan Praktis) yang akan diberlakukan secara luas.
”Ini adalah puncak dari rangkaian penelitian kebijakan yang sudah berjalan sejak akhir tahun lalu. Sebagai negara terbesar di kawasan, sudah semestinya Indonesia memimpin inisiatif tata kelola platform digital ini,” tegas Wijayanto.
Diskusi panel tingkat tinggi yang digelar secara hybrid menghadirkan tokoh-tokoh strategis, di antaranya:
-. Nezar Patria (Wamen Komdigi RI): Menekankan pentingnya keseimbangan aspek sosial-ekonomi dan penguatan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
-. Anita Wahid (AICHR): Menyoroti mendesaknya perlindungan bagi kelompok rentan (perempuan dan anak-anak) yang sering menjadi korban kejahatan digital.
-. Danny Ardianto (YouTube): Mengingatkan risiko kecerdasan buatan (AI) dan perlunya penguatan prinsip keamanan teknologi.
-. Dr. Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI): Menekankan peran pemerintah dalam mengawasi dinamika algoritma guna menjaga iklim demokrasi yang sehat.
Perwakilan UNESCO, Ana Lomtadze, memberikan apresiasi tinggi kepada UNDIP. Ia menyebut tantangan terbesar saat ini adalah melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menangani disinformasi dan memastikan transparansi algoritma.
Senada dengan itu, Dekan FISIP UNDIP, Teguh Yuwono, mengingatkan agar platform digital tidak terjebak pada praktik eksploitasi.
“Panduan ini mendesak untuk melindungi jurnalis, perempuan, dan anak-anak. Platform digital harus memperkuat demokratisasi,” pungkasnya.
Melalui Internet for Trust Global Knowledge Network, inisiatif ini diharapkan mampu melahirkan regulasi yang tidak hanya mengatur teknologi, tetapi juga menjaga marwah kemanusiaan di dunia maya.
Komentar