BERITASEMARANG.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah resmi memulai rangkaian pemeriksaan pendahuluan terhadap Pemerintah Provinsi Jateng. Audit kali ini tidak sekadar berfokus pada administratif keuangan, melainkan menyasar empat sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menegaskan bahwa pemeriksaan tematik ini dirancang untuk memastikan program-program pemerintah berjalan tepat sasaran dan sejalan dengan arah kebijakan nasional.
”Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya BPK mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 serta Renstra BPK 2025-2029,” kata Rahmatullah pada acara Entry Meeting di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (31/8/2026).
4 Fokus Utama Audit BPK di Jawa Tengah
- Ketahanan Energi: Evaluasi kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi dan keandalan pasokan energi.
- Pangan Berkelanjutan: Pemeriksaan kinerja untuk memantau peningkatkan produksi sekaligus keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat secara jangka panjang.
- Pengelolaan Pendidikan: Audit kepatuhan untuk memastikan tata kelola dan penyaluran anggaran sektor pendidikan berjalan secara akuntabel.
- TJSLP (CSR): Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan agar benar-benar memberi dampak nyata bagi publik.
Rahmatullah menambahkan, muara dari seluruh proses audit ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Tengah.
Menanggapi kedatangan tim audit BPK, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyambut positif langkah tersebut. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kooperatif dan membuka data secara transparan demi mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
Komentar