BERITASEMARANG.ID — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa penanganan banjir dan genangan di Ibu Kota Jawa Tengah tidak bisa dilakukan secara parsial. Menyadari sistem aliran air yang saling terhubung dari hulu hingga hilir, ia terus memperkuat kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota.
Langkah strategis ini semakin ditekankan menyusul musibah banjir bandang yang menerjang kawasan Ngaliyan pada 15 Mei 2026 lalu.
”Penanganan banjir dan genangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sungai, drainase primer, sekunder, sampai drainase lingkungan semuanya saling berkaitan sehingga harus ditangani bersama-sama,” ujar Agustina.
Agustina menjelaskan, banjir bandang di Ngaliyan dipicu oleh hujan ekstrem berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Semarang bagian atas sejak Jumat petang. Imbasnya, debit air dari wilayah perbukitan meningkat drastis dan meluap ke Sungai Silandak.
”Air kiriman dari kawasan hulu menyebabkan volume Sungai Silandak melampaui kapasitasnya sehingga meluap ke permukiman warga,” jelasnya.
Kondisi tersebut sempat memicu genangan setinggi satu hingga dua meter di sejumlah titik. Arus yang deras bahkan membawa material lumpur dan merusak infrastruktur lingkungan, termasuk ruas jalan kampung di Jalan Sriyatno, kawasan Purwoyoso.
Berdasarkan hasil kajian Pemkot Semarang, total luas genangan yang teridentifikasi mencapai 257 hektare. Penanganan area terdampak ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
Agustina membeberkan sejumlah faktor utama yang memicu persoalan banjir di Kota ATLAS:
- Alih Fungsi Lahan: Berkurangnya daerah resapan air di kawasan atas memicu lonjakan limpasan air langsung ke hilir.
- Masalah Saluran: Terjadinya sedimentasi, keterbatasan kapasitas drainase, serta masalah pada inlet dan konektivitas antarsaluran.
- Geografis & Alam: Adanya perbedaan elevasi wilayah yang curam serta pengaruh kenaikan muka air laut (rob) di kawasan pesisir.
- Cuaca Ekstrem: Tingginya curah hujan yang kerap melampaui daya tampung infrastruktur yang ada.
Ke depan, Pemkot Semarang telah menyiapkan serangkaian strategi terpadu. Selain normalisasi sungai, pemeliharaan rutin, dan peningkatan kapasitas tampungan air, pemerintah juga akan memperketat regulasi pembangunan.
Pemkot Semarang bakal mendorong penerapan konsep Zero Delta Q pada pembangunan kawasan baru. Aturan ini mewajibkan setiap bangunan atau kawasan baru agar tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem drainase kota setelah pembangunan.
Di sisi lain, Agustina juga mengingatkan bahwa infrastruktur yang hebat tidak akan berfungsi tanpa peran aktif masyarakat.
”Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanganan banjir. Hal sederhana seperti membersihkan saluran secara rutin dan tidak membuang sampah ke drainase bisa memberikan dampak besar,” tutup Agustina.
Komentar