BERITASEMARANG.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas untuk menjamin keamanan dan kenyamanan santri di lingkungan pendidikan agama. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) anti-bullying dan anti-kekerasan di seluruh pondok pesantren di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Gus Yasin, sapaan akrabnya, dalam acara Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri Jawa Tengah bertema “Dari Pesantren untuk Pesantren: Membangun Sistem Perlindungan Santri Berbasis Nilai Pesantren di Jawa Tengah” di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Minggu (10/5/2026).
Menurut Gus Yasin, perlindungan santri tidak boleh hanya bersifat reaktif saat ada kasus, melainkan harus bersifat sistemik. Pemprov Jateng kini bersinergi dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jawa Tengah untuk mengedukasi pesantren mengenai pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak.
”Intinya adalah edukasi ke pesantren-pesantren tentang pentingnya perlindungan santri, kemudian pembentukan satgas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegas Taj Yasin.
Langkah ini mencakup tiga pilar utama:
- Kesehatan Fisik & Mental: Integrasi program Dokter Spesialis Keliling (Spelling) dengan pendampingan psikolog dan psikiater.
- Kanal Aduan Profesional: Pengembangan akses pengaduan rahasia bagi korban melalui layanan telemedis.
- Pendidikan: Pemberian beasiswa bagi kiai, ustaz, dan santri untuk meningkatkan kualitas SDM pesantren.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan bahwa pesantren adalah ekosistem unik karena menjadi tempat pengasuhan anak selama 24 jam penuh.
”Kementerian PPPA siap berkolaborasi dengan Pemprov Jateng untuk mewujudkan pesantren yang benar-benar ramah anak dan ramah perempuan,” ujarnya.
Ketua RMI NU Jawa Tengah, Ahmad Fadlullah Turmudzi, mengungkapkan urgensi langkah ini mengingat masifnya jumlah santri di Jawa Tengah. Berdasarkan data, terdapat 5.451 pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai 555.000 orang.
”Tahun ini kami fokus pada pelatihan musyrif-musyrifah (pembimbing) di seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat pola pengasuhan yang terstruktur,” jelas Ahmad Fadlullah.
Halaqah ini menghasilkan rekomendasi krusial dari para pengasuh pesantren se-Jateng, yakni percepatan pembentukan Satgas Perlindungan Santri (SPS) di setiap lembaga. Satgas ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan pesantren tetap menjadi wadah pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Komentar