BERITASEMARANG.ID — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi tantangan serius bagi sektor perekonomian. Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) bergerak cepat memperkuat benteng pertahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap kokoh di tengah guncangan dinamika ekonomi global.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen penuh untuk mengawal keberlangsungan pelaku usaha lokal. Mengingat, sektor ini merupakan motor penggerak utama roda ekonomi di wilayah Jawa Tengah.
”UMKM merupakan backbone (tulang punggung) ekonomi Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi andalan kita, sehingga selalu kita bina,” ujar Ahmad Luthfi di sela Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Semarang, Senin (8/6/2026).
Bukan tanpa alasan Pemprov Jateng memberikan perhatian ekstra. Saat ini, tercatat ada sekitar 4,2 juta UMKM yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah yang fantastis ini dinilai sebagai kekuatan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Luthfi menjelaskan, target pemerintah saat ini bukan sekadar membuat UMKM bertahan hidup, melainkan mendorong mereka untuk naik kelas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Jateng telah menyiapkan empat pilar pendampingan utama:
1. Akses Permodalan: Mempermudah pelaku usaha mendapatkan stimulus keuangan yang sehat.
2. Peningkatan Kualitas & Packaging: Membenahi pengemasan produk agar memiliki nilai jual lebih tinggi.
3. Strategi Pemasaran: Memperluas jangkauan pasar, baik secara digital maupun konvensional.
4. Peluang Ekspor: Membuka jalan bagi produk lokal untuk menembus rantai pasok pasar internasional.
Hadapi Lonjakan Harga Bahan Baku, Pemprov Dorong Kolaborasi
Pelemahan rupiah biasanya diikuti oleh kenaikan harga bahan baku baku impor. Menyadari dampak berantai ini, Ahmad Luthfi menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor yang solid untuk meredam dampak negatifnya.
Pemprov Jateng berencana merangkul otoritas keuangan dan perbankan guna merumuskan solusi konkret bagi para pelaku usaha yang terdampak.
”Kita harus gandeng BI (Bank Indonesia), kemudian OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kemudian bidang usaha, kemudian bank di tempat kita. Jadi bersama-sama untuk bisa menyelesaikan,” pungkas Luthfi.
Melalui langkah kolaboratif ini, Pemprov Jateng optimistis nadi UMKM di Jawa Tengah akan tetap berdenyut kencang sekaligus menjadi tameng yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Komentar