BERITASEMARANG.ID – Penurunan angka stunting di Jawa Tengah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, upaya tersebut harus dilakukan secara terpadu mulai dari masa pranikah, kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menerima audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden di Kantor Gubernur Jateng, Senin (21/9/2026). Audiensi tersebut terkait rencana konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) di Kota Semarang, 22-23 September 2026.
Menurut Luthfi, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan Dinas Kesehatan, DP3AKB, BKKBN, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa hingga PKK. Pencegahan pernikahan dini dan pendampingan keluarga juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
“Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng dituntut untuk menurunkan stunting,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Jateng Zulfachmi Wahab mengatakan, berdasarkan data triwulan II 2026, prevalensi stunting Jateng berada di angka 9,93 persen. Meski terus menurun sejak 2024, disparitas antarwilayah masih cukup tinggi.
Sejumlah daerah tercatat memiliki prevalensi lebih tinggi, seperti Wonosobo 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen. Sementara Demak telah berada di angka 2 persen.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Setwapres Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM dan menyiapkan generasi emas Indonesia.
Mengacu SSGI 2024, prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut kembali turun menjadi sekitar 15 persen pada 2029.
“Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting serta memastikan kesiapan SDM unggul,” ujar Eddy.
Komentar